Menjamurnya startup tidak membuat minat bekerja untuk pemerintah surut. Bahkan, minat terbesar warga Indonesia saat ini masih menjadi pegawai BUMN, PPPK, maupun PNS. Dilansir dari CNBC Indonesia, jumlah pendaftar rekrutmen besar BUMN tahun 2022 mencapai 1,3 juta pendaftar. Sedangkan, pendaftar CPNS dan PPPK 2021 mencapai 4,5 juta pendaftar. Perbedaan PNS, PPPK dan Pegawai BUMN Meskipun ketiganya bekerja untuk lingkup pemerintah, terdapat perbedaan besar antara ketiga posisi tersebut. Hal itu meliputi status pegawai, proses rekrutmen, gaji, jenjang karir, hingga hak pasca pensiun. Perbedaan Status Kepegawaian PNS, PPPK dan Pegawai BUMN source istock Status kepegawaian dari PNS, PPPK, dan pegawai BUMN berbeda. Hal itu dikarenakan tipe dari kontrak dan peraturan yang diatur dalam Undang-undang. PNS termasuk dianggap memiliki status kepegawaian ASN Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pegawai tetap. PNS akan memiliki nomor induk pegawai secara nasional yang tercatat di Badan Kepegawaian Nasional BKN. PPPK juga memiliki status kepegawaian sebagai ASN sama seperti PNS. Namun, PPPK dianggap diangkat dengan perjanjian kerja sehingga tidak memiliki nomor induk pegawai seperti pegawai tetap. Pegawai BUMN di lain hal dianggap sebagai karyawan swasta. Hal ini telah diatur pada UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN. Perbedaan Status Kelembagaan PNS, PPPK, dan Pegawai BUMN PNS dan PPPK termasuk dalam bagian ASN Aparatur Sipil Negara non profit tidak mencari keuntungan. Seperti Kementerian Kesehatan atau BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan. BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang berjalan untuk mencari profit keuntungan. BUMN bertujuan memajukan roda perekonomian sehingga lebih mandiri dalam mengelola jalannya perusahaan. Hal ini mirip dengan sistem yang diterapkan dengan perusahaan swasta non pemerintah. Sehingga, status kelembagaan dari BUMN disamakan dengan perusahaan swasta. Perbedaan Proses Rekrutmen PNS, PPPK, dan Pegawai BUMN Proses rekrutmen dari PNS, PPPK, dan pegawai BUMN berbeda jumlah tahapan dan tes yang diikuti. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap posisi pekerjaan tersebut. PNS akan melewati 3 tahap tes yaitu Seleksi Administrasi Tahap seleksi berkas seperti ijazah, transkrip nilai, dan sebagainya Seleksi Kompetensi Dasar SKD Terdiri dari 3 tes yaitu Tes Wawasan Kebangsaan TWK, Tes Intelegensi Umum TIU, dan Tes Karakteristik Pribadi TKP Seleksi Kompetensi Bidang SKB Tes berisi pengetahuan dari bidang dan posisi yang dilamar Tes perekrutan pegawai BUMN memiliki tahap seleksi yang mirip dengan PNS. Namun ada sedikit perbedaan tahap yaitu Seleksi Administrasi Tes Kompetensi Dasar TKD dan Core Value BUMN Tes Kompetensi Bidang TKB, Wawancara, dan Inagurasi yang disesuaikan dengan BUMN masing-masing Saat TKD, calon pegawai BUMN akan menjalankan tes apakah sudah memahami Core Value BUMN. Core Value BUMN ini adalah dasar-dasar yang harus dimiliki oleh karyawannya. Core Value BUMN disebut dengan AKHLAK. AKHLAK merupakan singkatan dari Amanah Dapat dipercaya Kompeten Terus belajar dan meningkatkan potensi Harmonis Mampu memberikan simpati dan empati Loyal Berdedikasi pada bangsa dan negara Adaptif Antusias dan cepat beradaptasi dengan perubahan Kolaboratif mampu bekerja sama Jalur seleksi PPPK sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2018 pasal 19 yaitu harus melewati 2 seleksi. 2 seleksi untuk PPPK adalah Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Seleksi Kompetensi Calon PPPK harus mengerjakan 3 tes yang terdiri dari Tes Manajerial, Tes Teknis, dan Tes Sosial Kultural. Ketiganya harus lulus agar bisa menjadi PPPK. Baca juga 9 Perusahaan BUMN Pariwisata untuk Meniti Karir 4 Tips Seleksi Program Management Trainee Perbedaan Tanggung Jawab PNS, PPPK, dan Pegawai BUMN PNS dan PPPK memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai perwakilan pemerintah sebagai pelayan publik. Perbedaan tanggung jawab di antara keduanya terbagi dari tanggung jawab yang diberikan. PNS sebagai aparatur negara mempunyai tanggung jawab terfokus pada pengambilan dan pembuatan keputusan. Tanggung jawab itu termasuk dalam pengelolaan secara manajerial dari setiap instansi. PPPK biasanya direkrut karena adanya kebutuhan mendesak dari instansi untuk mempunyai tenaga kerja yang memiliki kemampuan. Tanggung jawabnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja instansi. Pegawai BUMN bertanggung jawab dalam memajukan perusahaannya masing-masing. Skala besar tanggung jawab yang diemban oleh pegawai BUMN sesuai dengan jenjang karir yang dijabat oleh karyawan tersebut. Perbedaan Jenjang Karir PNS, PPPK, dan Pegawai BUMN source istock Jenjang karir dari pegawai BUMN akan mengikuti standar jenjang karir perusahaan swasta. Jabatan akan mulai dari staff tingkat fresh graduate, junior, hingga manajerial dan direksi. PNS memiliki jenjang karir yang ditentukan sesuai dengan pangkat dan golongan. Semakin tinggi pangkat dan golongan biasanya akan menjabat jabatan fungsional yang lebih tinggi dan mendapat gaji yang lebih besar. Terdapat 4 pangkat golongan PNS yaitu I, II, III, IV dimana setiap golongan ini dibagi menjadi jenjang A sampai D. Jenjang I biasanya diisi lulusan SD dan SMP, II SMA, III S1, IV S2 dan S3. PPPK di lain hal tidak memiliki jenjang karir yang pasti. Alasan PPPK direkrut adalah untuk mengisi jabatan yang membutuhkan profesional dalam durasi kontrak tertentu. PPPK sebenarnya bisa mengejar jenjang karir sampai manajerial atas surat utusan Presiden. Namun, kejadian tersebut sangat jarang terjadi dan susah untuk direalisasikan. Perbedaan Sistem Penggajian PNS, PPPK, dan Pegawai BUMN Sistem penggajian PPPK dan PNS mengikuti pola yang sama yaitu sesuai dengan golongan dan jabatan. Hal ini juga dipengaruhi dari lama masa kerja PNS dan PPPK tersebut. Golongan paling rendah akan mendapat gaji mulai dari 1-2 juta rupiah. Sedangkan golongan paling besar dengan masa jabatan besar antara 5-6 juta rupiah. Namun, PNS dan PPPK mendapatkan gaji lain yang berupa tunjangan. Tunjangan itu termasuk tunjangan keluarga, anak, pangan, dan sebagainya. Pegawai BUMN memiliki gaji mengikuti standar perusahaan swasta. Paling rendah yang bisa kamu dapatkan adalah minimal UMR upah minimum regional setiap daerah tempat BUMN itu berada. Gaji juga akan disesuaikan dengan jabatan dari pegawai BUMN tersebut. Beberapa BUMN besar seperti Telkom dan Pertamina, untuk level manajerial bisa menembus 15-20 juta rupiah per bulannya dan bisa lebih dari jumlah yang disebutkan. Perbedaan Masa Pensiun PNS, PPPK, dan Pegawai BUMN Batas masa pensiun dari pegawai BUMN, PNS, dan PPPK berada di ambang minimal umur 50 tahun. Sedangkan ada jabatan tertentu yang mencapai 65 tahun. Pegawai BUMN mengikuti batas maksimum masa pensiun sama dengan pegawai swasta. Umur maksimal pensiun pegawai BUMN adalah 58 tahun. Umur masa pensiun dari PNS akan dibagi menjadi 3 tergantung dari jabatan yang dijabat. 50 tahun untuk PNS bagian administrasi, 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi, dan 65 untuk jabatan fungsional seperti dosen atau guru. PPPK juga dibagi menjadi 3 tahap umur masa pensiun. Masa pensiun akan dibagi tergantung jabatan fungsionalnya yaitu 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, ahli pertama, dan kategori keterampilan 60 tahun untuk jabatan fungsional madya 65 tahun untuk fungsional ahli utama Perbedaan Hak Pasca Pensiun PNS, PPPK, dan Pegawai BUMN Setelah pensiun, PNS akan mendapatkan pensiun pokok setiap bulannya. Pensiun pokok ini bagi staf ahli akan mendapatkan tunjangan pangan dan tunjangan keluarga. Di lain hal PPPK dan pegawai BUMN tidak akan mendapatkan pensiun pokok seperti PNS. Namun, keduanya dapat mencairkan uang yang telah dipotong selama masa kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Tips dalam Menentukan Pilihan Karir yang Diinginkan source istock Karir sebagai PNS, PPPK, dan pegawai BUMN memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan jalur karir mana yang ingin kamu tuju disesuaikan dengan tujuan kamu berkarir. Jika kamu ingin pekerjaan yang stabil dan terjamin, PNS bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu meniti karir. Namun, kamu harus siap terikat dengan satu instansi tertentu dan tidak bisa berpindah ke instansi lain. PPPK akan cocok untuk kamu yang sudah memiliki kemampuan dan keahlian. Kamu akan langsung terjun dalam pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur pemerintahan. Pegawai BUMN bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kamu yang mengejar karir dan ingin melakukan eksplorasi karir ke perusahaan berbeda. Kamu akan diberikan kebebasan meniti karir yang sesuai dengan kemampuan dan bidang yang diinginkan secara cepat. SiapKerja di BUMN Bersama Bekerja sebagai PNS, PPPK, dan pegawai BUMN sangat menarik. Namun, jika melihat dari jenjang karir dan gaji, bekerja sebagai pegawai BUMN lebih menggiurkan. akan membantu memantapkan pilihan kamu berkarir dengan BUMN secara tepat melalui kelas online. Kamu bisa mengeksplorasi pilihan BUMN dan syarat apa yang diperlukan agar lolos sebagai pegawai BUMN. Kelas ini akan diisi oleh education influencer terkenal yaitu kak Vina Andhiani Muliana. Kak Vina akan berbagi berbagai tips yang dapat membuatmu sukses diterima sebagai pegawai BUMN. Yuk belajar bersama Kak Vina dan

Nomor Induk Pegawai atau NIP, adalah salah satu nomor yang penting apabila seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Rangkaian nomor tersebut menjadi identitas diri seorang PNS hingga pensiun. Sayangnya, banyak PNS yang lupa dengan nomor ini. Karena banyaknya PNS yang lupa dengan NIP, maka pemerintah kini menyediakan platform bagi PNS agar mampu melakukan cross check NIP secara online. Lantas apa itu NIP? Mengapa NIP menjadi kode penting bagi PNS? Bagaimana cara cek NIP secara online? Berikut adalah ulasan mengenai NIP secara lengkap Pengertian NIP Dilansir dari situs resmi Badan Kepegawaian Negara BKN, Nomor Induk Pegawai atau NIP adalah rangkaian nomor yang digunakan untuk memberi Identitas pada Pegawai Negeri Sipil. NIP seorang PNS akan terdiri dari 18 digit angka unik. Kedelapan belas digit tersebut juga memiliki arti sendiri, yaitu sebagai berikut. 8 digit pertama pada NIP mengisyaratkan tahun, bulan dan tanggal Lahir, seorang pegawai. 6 digit berikutnya adalah TMT PNS atau tahun dan bulan Pengangkatan CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil. 1 digit berikutnya adalah angka pengenal untuk menunjukkan jenis kelamin seorang pegawai, dengan angka 1 untuk pria, dan angka 2 untuk wanita. 3 digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut PNS yang diurutkan oleh BKN berdasarkan pendataan tanggal lahir, TMT PNS dan jenis kelamin. Digit terakhir ini, menjadi penting karena ditujukan untuk menghindari adanya kesamaan nomor pada pegawai yang memiliki tanggal lahir, TMT PNS dan jenis kelamin yang sama. Dengan demikian, NIP tidak dibuat atau diajukan oleh seorang PNS, namun NIP akan diberikan secara otomatis oleh BKN. Selain itu, BKN juga bertanggung jawab untuk membuat NIP secara global berdasarkan TMT PNS, tahun, bulan, dan tanggal lahir serta jenis kelamin, agar tidak terjadi NIP duplikat atau beberapa NIP yang sama. Fungsi NIP Meski terdiri dari kombinasi angka yang cukup panjang, namun NIP memiliki fungsi penting bagi PNS. Berikut adalah empat fungsi penting NIP. Sebagai sarana pembinaan karier PNS Selain menjadi identitas diri, NIP juga dapat digunakan sebagai sarana pembinaan karier PNS, misalnya untuk menerima pelatihan khusus atau pendidikan lanjutan Sebagai nomor pensiun. NIP juga dapat digunakan sebagai nomor pensiun. Sehingga pensiunan PNS bisa menerima pelayanan pensiun dengan mudah, karena identitasnya tercatat dengan jelas. Sebagai nomor asuransi PNS PNS juga mendapatkan fasilitas asuransi. Dengan adanya NIP, PNS bisa mengakses asuransi yang sudah ada menjadi haknya dengan mudah saat dibutuhkan. Sebagai dasar pemeliharaan tata usaha kepegawaian yang lebih teratur. Karena NIP menjadi identitas diri, maka NIP juga menjadi dasar pemeliharaan tata usaha kepegawaian sehingga menjadi lebih teratur. Baca juga Cara cek NIP online Secara garis besar ada tiga cara untuk cek NIP secara online, yaitu melalui BKN, e-Monri, dan aplikasi My SAPK BKN. Berikut adalah cara cek NIP. Cek NIP melalui BKN Karena NIP dikelola oleh BKN, maka BKN juga menyediakan situs untuk PNS agar mudah untuk melakukan cek NIP, berikut cara cek NIP menggunakan BKN. Buka laman resmi Masukkan Nama Pengguna dengan NIP yang berlaku Masukkan password, yaitu nama depan PNS yang bersangkutan, semuanya harus menggunakan karakter huruf kecil Tekan Log In Apabila data yang dimasukkan sudah benar dan masuk ke dalam database paling baru dari BKN, maka sistem akan membawa kita ke info profil PNS yang bersangkutan secara lengkap Cek NIP melalui e-Monri e-Monri adalah aplikasi monitoring berbentuk situs web yang dibuat BKN. Aplikasi ini sering digunakan PNS untuk cek NIP, data diri dan lain sebagainya. Berikut, cara cek NIP melalui e-Monri. Masuk ke laman Log in dengan cara memasukkan NIP di kolom yang tersedia Klik code captcha Tunggu sesaat, jika sudah terdaftar maka profil PNS akan muncul di layar Cek NIP melalui aplikasi My SAPK BKN Aplikasi My SAPN BKN dapat diunduh di Google Play Store. Selain dapat digunakan untuk cek NIP, performa kinerja dan kompetensi seorang PNS juga dapat dipantau dari aplikasi ini. Berikut cara cek NIP melalui My SAPK BKN. Buka laman Log in dengan cara masukkan Username menggunakan NIP Lalu masukkan password Jika sudah terdaftar, maka akan langsung masuk ke laman resminya Klik “Profil” untuk mengecek profil lengkap PNS Di dalam Profil ada dua tab, yaitu Informasi Pribadi dan Informasi Dasar Di dalam Informasi Pribadi bisa cek NIP, gelar baik depan dan belakang, serta nomor NPWP Demikian informasi mengenai Nomor Induk Pegawai atau NIP yang dapat kami berikan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai NIP, Anda dapat mengunjungi situs resmi Badan Kepegawaian Nasional

BagiPNS kita mengenai Nomor Induk Pegawai (NIP). Masih banyak lagi bermacam-macam nomor identifikasi baik itu benda hidup maupun benda mati. Bagi guru yang mengajar di sekolah swasta, wajib memiliki SK pengangkatan yang ditandatangani oleh ketua Yayasan. Jika SK ditandatangani kepala sekolah biasanya akan ditolak.

Persyaratanlamaran tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ("PP 11/2017"). Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:[4] a. usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar

Edarandari LLDIKTI III Nomor 226/L3/PTK/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pengusulan Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK) Surat asli dapat di download di link berikut; Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi menghimbau agar Saudara segera mengusulkan Nomor Induk Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi saudara baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil

.

8709zauavc.pages.dev/55

8709zauavc.pages.dev/191

8709zauavc.pages.dev/118

8709zauavc.pages.dev/409

8709zauavc.pages.dev/29

8709zauavc.pages.dev/154

8709zauavc.pages.dev/232

8709zauavc.pages.dev/433

nomor induk pegawai swasta